Di Pakistan, Ahmadiyah tidak Termasuk Agama Islam

Pemerintah Indonesia tampaknya perlu mencontoh sikap tegas yang dilakukan Pakistan. Bila di sini, Ahmadiyah masih dibiarkan dan bisa leluasa mengaku-ngaku sebagai bagian dari pemeluk Islam, tidak demikian halnya di Pakistan.

Pengikut ajaran yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India, ini tak bisa mengaku dirinya sebagai Muslim. Ahmadiyah tidak digolongkan sebagai bagian dari agama Islam. Ahmadiyah dimasukkan sebagai agama minoritas non-Muslim.

KPAI : 21,2% Remaja Pernah Aborsi, 93,7% Ciuman & 97% Nonton Film Porno

Survey KPA, 97 persen remaja SMP/ SMA pernah nonton film porno, 93, 7 persen pernah melakukan ciuman

Cilegon – Hasil survai yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, sebanyak 21,2 persen remaja di Indonesia mengaku pernah melakukan aborsi, akibat hubungan di luar nikah dengan teman dekatnya.

“Menurut survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak di 33 provinsi, dari Januari sampai Juni tahun 2008 lalu, menemukan remaja kita sudah melakukan perbuatan yang melanggar norma kehidupan,” kata Wali Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi saat memberikan sambutan dalam acara ajang kreatifitas PIK-Remaja di gedung negara rumah dinas wali kota, Sabtu.

Pengajuan KTP Menumpuk karena Persediaan Blangko Kosong

Cianjur, 14/10 – Pengajuan kartu tanda penduduk di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jabar, Kamis, menumpuk akibat persediaan blangko KTP kosong.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Asep Sopian, didampingi Kabid Catatan Sipil Sunardi SH, membenarkan kekosongan tersebut, sehingga pihaknya terpaksa menunda proses pembuatan KTP.

Menurut Asep untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihaknya akan menunggu penetapan APBD perubahan 2010 dan proses lelang.

Apakah Bangsa ini memang sedang sakit?

berawal dari masalah pribadi yang kemudian menjadi besar karena terbunuhnya salah seorang warga yang katanya merupakan tokoh masyarakat, maka terjadilah pertikaian antar suku di Tarakan Kalimantan yang mengakibatkan melayangnya nyawa dan hancurnya rumah penduduk.

masalah yang dihadapi bangsa ini begitu kompleks, dan salah satu penyebabnya bisa karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. jadi ketika ada sebuah masalah muncul, masyarakat kita lebih cenderung mengedepankan emosi ketimbang jalur diplomasi. ini terjadi hampir di semua kalangan …

Kepala Daerah Yang Korupsi, Untuk Biaya Pencalonan Kembali

Semarang -Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah berkesimpulan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan para kepala daerah ada benang merahnya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Para bupati dan walikota melakukan penyalahgunaan anggaran daerah, yang ujung-ujungnya diperuntukan untuk biaya pencalonan dalam pemilihan kepada daerah.

“Hampir semua kepala daerah yang diketahui melakukan korupsi ternyata digunakan untuk biaya pilkada. Maklum, untuk menang pilkada butuh biaya besar, sehingga uang haram pun mereka gunakan,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto dalam konferensi pers di kantornya, Jum’at (1/10). “Seorang calon kepala daerah butuh dana segar dan fresh money.”