Kepala Daerah Yang Korupsi, Untuk Biaya Pencalonan Kembali

Semarang -Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah berkesimpulan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan para kepala daerah ada benang merahnya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Para bupati dan walikota melakukan penyalahgunaan anggaran daerah, yang ujung-ujungnya diperuntukan untuk biaya pencalonan dalam pemilihan kepada daerah.

“Hampir semua kepala daerah yang diketahui melakukan korupsi ternyata digunakan untuk biaya pilkada. Maklum, untuk menang pilkada butuh biaya besar, sehingga uang haram pun mereka gunakan,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto dalam konferensi pers di kantornya, Jum’at (1/10). “Seorang calon kepala daerah butuh dana segar dan fresh money.”

BIAYA PILKADA CIANJUR Rp 43,5 MILIAR

Cianjur, 3/6 (ANTARA) – Biaya pelaksanaan Pilkada Cianjur, Jawa Barat, Januari 2011, akhirnya ditandatangani sebesar Rp 43,5 miliar untuk dua kali putaran.