Pergantian Pejabat di Internal Pemkab Cianjur Tidak Terkoordinasi?

Sekda Cianjur tidak Tahu Proses Mutasi Pejabat

CIANJUR – Proses mutasi 47 pejabat eselon III yang dilaksanakan Jumat (1/7) lalu dikabarkan tidak melibatkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Malahan kabar yang beredar menyebutkan berita acara pelantikan pejabat di halaman Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tidak ditandatangani Ketua Baperjakat yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Maskana Sumitra.

Mengenai hal tersebut, Maskana saat dikonfirmasi tidak memungkiri bila proses pelantikan pejabat Jumat (1/7)tidak melibatkan pihaknya. Padahal, sesuai Undang-undang (UU) nomor 43/1999 tentang Perubahan Atas UU nomor 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian salah satu pasalnya tertulis untuk membahas kenaikan pangkat pegawai dan hal lainnya harus dibentuk Baperjakat. “Jangankan menandatangani berita acara, diberi tahu nama-nama yang akan dilantik saja tidak,” katanya.

Demikian pula ketika pelantikan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur di Hotel Surya Indah, Cipanas, beberapa waktu lalu. Maskana merasa tidak pernah diberitahu terkait proses pelantikannya. “Berarti sudah dua kali proses pelantikan tak melibatkan baperjakat,” katanya.

Sementara itu sebelumnya, Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh membantah bila proses pelantikan pejabat tidak melibatkan baperjakat, walaupun kewenangan mengenai kepegawaian ada di tangan bupati. “Cuma ada mekanisme, di mana prosesnya harus melalui baperjakat. Yang penting kita sudah melaksanakannya sesuai mekanisme, seperti yang tertuang dalam berita acara,” terangnya.

Menurut Bupati, kegiatan mutasi ini dilaksanakan dengan tujuan penyegaran dan mengisi kekosongan sejumlah posisi jabatan. Sedangkan untuk mutasi ditingkat pejabat eselon II sendiri, Bupati belum bisa menyebutkan kapan akan dilaksanakannya. “Memang, ada beberapa posisi untuk tingkat pejabat eselon II yang harus segera diisi. Misalnya saja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, kemudian Badan Keuangan Daerah, termasuk juga nanti Dinas Kebersihan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Hilman Kurnia menyebutkan, untuk proses pengangkatan pejabat eselon II, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Gubernur Jawa Barat sesuai usulan bupati. Sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV adalah kewenangan bupati. (PRLM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s